MAKALAH PENGERAHAN DAN PENINDASAN VERSUS PERLAWANAN DISUSUN OLEH KELOMPOK 3 NAMA 1. ALDI KUSUMA 2. MARIO DWI ALFADILAH 3. NICHOLA ALMEYDA PRATAMA 4. VIORIKA ANISAH PUTRI 5. ADELA MEYRANDA PUTRI 6. OKTA INDRIANI 7. ANDHITA KUSUMA WARDHANI 8. SITI WIDIATI 9. RANI PUSPITA SARI KELAS XI. IPA 2 GURU PEMBIMBING NUSIANDI EMBO SATRIA SMA NEGERI 1 SEMBAWA TAHUN AJARAN 2018/2019 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini di susun untuk memenuhi tugas kelompok mata pelajaran sejarah Indonesia pada SMA NEGERI 1 SEMBAWA tahun pelajaran 2018-2019. Saya sudah menyusun tugas ini dengan sebaik-baiknya, tetapi kami juga mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat di harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, mudah-mudahan tugas ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan kita semua khususnya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. BAB I Kebijakan Ekonomi Jepang Di Indonesia A. Kebijakan Umum Pemerintah Jepang Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang adalah melarang kegiatan berkumpul dan rapat, tertuang dalam UU No. 2 yang diperkuat dalam UU No. 3 pada 20 Maret 1942, yang isinya melarang segala macam perbincangan, pergerakan, atau propaganda mengenai aturan dan susunan organisasi Negara. Pergerakan politik rakyat Indonesia yang pada pemerintahan Hindia-Belanda begitu gencar menjadi terhambat pada pemerintahan Jepang membuat berbagai badan untuk mengalihkan dan menumpulkan radikalisme dari partai politik yang ada sebelumnya. Stratifikasi sosial pada pemerintahan Jepang berubah, Jepang berada di posisi teratas disusul oleh Timur Asing dan Indonesia pada lapis kedua, dan Belanda serta Eropa pada lapis ketiga, sebelumnya pada pemerintahan Hindia-Belanda Jepang berada di lapis kedua dan Belanda serta Eropa di lapis pertama. Penempatan orang Belanda dan Eropa pada lapis ketiga berdampak pada perkebunan yang telah mereka milik Belanda dan Eropa disita oleh kebijakan yang mengatur perkebunan dikeluarkan, seperti produksi, rehabilitasi, dan pemberian kredit. B. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jepang Demi mencukupi kebutuhannya, Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi terdapat dua ratus ribu orang pribumi dipekerjakan, kebanyakan dari pekerja itu bekerja sampai wanita Indonesia pun dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Kebijakan romusha sangat merugikan rakyat, banyaknya pekerja yang terlibat menjadi romusha disebabkan ketidaktahuan mengenai apa sebenarnya romusha itu. Sistem perekrutan diselenggarakan di desa-desa melalui lurah/kepala ekonomi yang serba sulit membuat dan iming-iming kehidupan yang lebih baik membuat rakyat melamar menjadi kerja yang melamar menjadi romusha dipaksa bekerja di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berat, seperti pembangunan infrastruktur, lapangan terbang, benteng pantai, lubang perlindugan, parit perlindungan, dan pabrik amunisi. Kebijakan lainnya adalah, penekanan angka produksi perkebunan karena tidak berkaitan dengan kebutuhan perang, fokus utama Jepang adalah peningkatan produksi kebijakan ini, produksi perkebunan yang tinggi pada masa Hindia-Belanda, menjadi turun satunya adalah melemahnya industri gula melemah karena kebijakan pemerintah Jepang untuk mengurangi produksi gula yang telah direncanakan sejak awal ini dilakukian bertahap dan rahasia. Semua perusahaan gula milik Belanda dan Eropa disita, kemudian Jepang menyerahkan pengelolaan industri gula kepada enam perusahaan milik perusahaan Jepang tersebut membawahi perusahaan-perusahaan Belanda dan perkebunan selama pendudukan Jepang terus berkurang, dari 85 1942 menjadi 13 1945. Kecenderungan penurunan produksi ini berdampak kepada para petani yang memiliki tanah merasa diuntungkan dengan pengurangan produksi tidak lagi disibukkan dengan irigasi dan pengembalian tanah, mereka dapat menaman yang berbeda dialami oleh petani yang tidak memiliki tanah, jumlahnya lebih banyak daripada petani yang memiliki tanah. BAB II Kebijakan Pengendalian Kegiatan Pendidikan Dan Kebudayaan A. Kebijakan pendidikan Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan Taiso. Dalam acara penaikan bendera Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum yang di sesuaikan untuk kepentingan memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau membungkukyang disebut upacara Seikeire. Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi diharuskan hormat kepada gurusensei,maka setiap orangtua haru dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan Sonco. Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang. Dengan demikian,secara sistematis sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah keperluan menulis para siswa memakai batu tulis berwarna menanamkan semangat patriotisme dihati rakyar dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan negara Jepang. Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang. B. Kebijakan Kebudayaan Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antarsuku di Indonesia semakin intensif yang pada akhirnya semakin merekatkan keinginan untuk 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta, yang bernama “Keimin Bunka Shidoso”. Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi kekajaman banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat. BAB III Pengerahan Romusha Romusha adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan romusha adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi orang-orang yang menjadi romusha tidak diketahui pasti - perkiraan yang ada bervariasi dari 4 hingga 10 juta. Dalam sidangnya yang pertama, Chuo Sangi In mengusulkan beberapa syarat antara lain supaya dibentuk badan-badan yang memotivasi rakyat menjadi tenaga sukarela, melalui kerja sama dengan bupati, wedana, camat dan kepala desa untuk pengerahan tenaga kerja buruh sekarela di perusahaan-perusahaan bala tentara Jepang. Namun dalam pelaksanaannya persyaratan yang disampaikan oleh Chuo Sangi In itu hakikatnya mereka tidak lebih dari pekerja paksa. Seperti halnya di Yogyakarta, tepatnya di desa Timbul Harjo, Bantul, pengerahan romusha dilakukan oleh perangkat desa dengan cara medatangi keluarga-keluarga yang memiliki tenaga potensial untuk dijadikan romusha. Jepang tidak bakal mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan tenaga kerja romusha, karena disamping itu jumlah persediaan manusia cukup juga biaya murah. Tenaga diambil secara paksa, dan tidak perlu banyak pengeluaran biaya baik untuk makan maupun pengobatan. Begitu pula untuk mencari pengganti bagi tenaga romusha yang mati, karena di Jawa terdapat persediaan manusia cukup banyak. Berdasarkan pola pemikiran itulah maka Jepang denga leluasa memanfaatkan tenaga manusia yang ada di Pulau Jawa dan dengan matinya beribu-ribu romusha seakan-akan tidak menjadi meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria dan terjangkit itu juga karena kerasnya pengawasan dan siksaan Jepang yang kejam dan tidak romusha tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan. Seakan-akan telah menjadi rumus bahwa siapa yang tidak lagi kuat bekerja maka akan mati. Pada umumnya mereka diperdapat dari desa-desa, terdiri dari pemuda petani dan Jawa sebagai pulau yang padat penduduknya memungkinkan pengerahan tenaga tersebut secara besar-besaran. Pada mulanya tugas-tugas yang dilakukan bersifat sukarela dan pengerahan tenaga tersebut tidak begitu sukar dilakukan, karena orang masih terpengaruh propaganda “ intik kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Bahkan, dibeberapa kota terdapat barisan-barisan romusha untuk bekerja ditempat-tempat dan pada waktu-waktu tertentu. Romusha yang diperkejakan di proyek-proyek, antara lain pembuatan jalan, jembatan, barak-barak militer, berlangsung selama satu sampai tiga bulan. Lebih dari tiga bulan merupakan masa kerja romusha yang diperkejakan di proyek-proyek diluar keresidenan mereka. Tidak hanya keluar Jawa, bahkan romusha dikirim ke luar Indonesia, seperti Birma, Muang, Tgai, Vietnam dan Malaysia. Tidak sesuai dengan usul yang disampaikan oleh anggota Chuo Sangi In agar para romusha diperlakukan secara layak, ternyata mereka diperlakukan sangat buruk. Sejak pagi buta sampai petang hari merekadipaksa melakukan pekerjaan kasar tanpa makan dan perawatan cukup, membuat kondisi fisik mereka menjadi sangat lemah dan mereka hampir tidak punya sisa kekuatan. Jika ada diantara mereka yang beristirahat sekalipun hanya sebentar, hal itu akan mengundang maki-makian dan pukulan-pukulan dari pengawas mereka orang Jepang. Hanya pada malam hari mereka berkesempatan melepaskan keadaan demikian, mereka tidak punya daya tahan lagi terhadap tidak sempat memasak air minum, sedangkan buang air di sembarang tempat, berjangkitnya wabah disentri, karena tidak dapat menghindari diri dari serangan. BAB IV Dampak Tindakan Kekejaman Jepang Terhadap Kehidupan Rakyat Dampak kehadiran dan kekejaman pemerintah militer jepang yang berlangsung tidak lebih dari empat tahun itu, selain meninggalkan kebencian karena kekejaman dan kerakusanya juga meninggalkan kenangan mereka di ikut sertakan dalam kehidupan politik. Perkembanggan yang terjadi menujukan adanya peningkatan kesadaran politik secara besar-besaran dan keinginan untuk merdeka secara jepang yang kejam, kasar, dan sewenag-wenang memepngaruhi hampir seluruh penduduk. Pemerintah jepang membangkitkan kesadaran akan penderitaan masyarakat. Propaganda jepang juga mempengaruhi rakyat agar benci terhadap belanda dan menyamakan kepentingan jepang dengan kepentingan Indonesia sepenuhnya gagal, justu yang terjadi sebaliknya. Keinginan rakyat untuk merdeka semakin besar, apalagi bagi mereka yang memperoleh posisi yang kuat berbeda dengan keadaan di zaman penjajahan belanda dahulu. 1. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi Pendudukan Jepang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi Jepang menduduki Indonesia, objek-objek vital alat-alat produksi telah hancur sehingga pada awal pendudukan Jepang sebagian besar kehidupan ekonomi pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan roda terhadap peredaran dan penggunaan sisa-sisa persedian barang mencegah meningkatnya harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi pelanggarnya. Pemerintah Jepang mengembangkan pola Ekonomi Perang di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan kebutuhan pangan pada tahun 1942 semakin kebutuhan perang semakin kampanye pengerahan dan penambahan bahan pangan secara dituntut untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi pekerja romusha. 2. Dampak terhadap Mobilitas Sosial Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga hingga ratusan penduduk dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun sarana dan prasarana dipaksa bekerja keras sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas, sehingga banyak yang kelaparan, sakit dan mengerahkan tenaga kerja, tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut memobilisasi para pemuda untuk membentuk tentara cadangan, yang diharapkan membantu Jepang melawan Sekutu. Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan perubahan sosial yang romusha yang berhasil melarikan diri kembali ke desanya masing-masing membawa pengalaman baru dan membuka isolasi Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi rukun tetangga.Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tonarigumi ini bertujuan mengawasi aktivitas penduduk yang situasi perang, tonarigumi difungsikan untuk latihan pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong dan mata-mata musuh. 3. Dampak dalam Bidang Birokrasi Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia maka Jepang segera membagi wilayah Indonesia, dalam tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu sebagai berikut. .Wilayah I, meliputi Jawa dan Madura, yang diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Jakarta Tentara Keenam Belas. b. Wilayah II, meliputi Sumatera seluruhnya, diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi Tentara Kedua Puluh Lima. c. Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku yang diperintah oleh angkatan laut yang berpusat di Makasar Armada Selatan Kedua. Masing–masing ketiga wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan kepala pemerintahan militer dan kantornya disebut membentuk pemerintahan militer pendudukan ternyata banyak mengalami kesulitan karena Jepang kekurangan staf pegawai– demikian, Jepang terpaksa mengangkat pegawai dari bangsa Indonesia. Pada saat pemerintahan sementara tersebut, orang–orang Indonesia banyak menduduki jabatan– jabatan demikian, pada Agustus 1942 masa pemerintahan militer sementara telah mengirimkan tenaga pemerintahan sipil ke itu, jabatan–jabatan penting yang diduduki oleh orang Indonesia mulai diganti. Pada pertengahan 1943 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka jepang kembali memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia, untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Untuk itu, pada 5 September 1943 Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan Syu Sang Kai dan Badan Pertimbangan Kotapraja Istimewa Syi Sang In. Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan–jabatan tinggi dalam pemerintahan, antara lain Prof. Husein Djajadiningrat sebagai kepala Departemen Urusan Agama, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai kepala pemerintahan syucokan di Jakarta, dan Suria sebagai kepala pemerintahan syucokan di Bojonegoro. Di samping itu ada 7 orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai penasehat pada pemerintahan militer, di antaranya Ir. Soekarno Departemen Urusan Umum, Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid Departemen Urusan Dalam Negeri, Prof. Dr. Mr. Supomo Departemen Kehakiman, Mochtar bin Prabu Mangkunegara Departemen Lalu Lintas, Mr. Muh. Yamin Departemen Propaganda, dan Prawoto Sumodiloyo Departemen Ekonomi. Dengan demikian pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, dalam birokrasi zaman Hindia Belanda, jabatan–jabatan penting dalam pemerintahan tidak pernah diberikan kepada Indonesia. BAB V PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian dalam makalah ini maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu Ø Tujuan Jepang dating ke Indonesia adalah untuk mendapatkan dukungan dan mencari kekuasaan di asia Ø Jepang mempkerja paksakan orang-orang pribumi yang di sebut romusa dengan tidak memberi upah Ø Jepang menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti di negaranya yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Ø Jepang juga meninggalkan danpak bagi bangsa Indonesia baik dampak negative maupun dampak positif diantaranya a Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi b Dampak terhadap Mobilitas Sosial c Dampak dalam Bidang Birokrasi SARAN Dari makalah ini pembaca telah mengetahui tentang betapa berat perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapat kemerdekaan, jadi sebagai generasi penerus bangsa kita harus menghargai perjuangan pahlawan kita yang dengan susah payah merebut kemerdekaan dari penjajah. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang sedang menempuh pendidikan,maupun Cuma untuk menambah wawasan.